Artikel

Ada pertanyaan berikut, “Apakah jika ada project mitigasi yang sudah dilakukan validasi dengan skema lain, apakah harus divalidasi lagi untuk pendaftaran di SRN? sebagai contoh PT PLT Bayu, project tersebut sudah dilakukan validasi oleh skema lain (Gold Standard), apakah saat mendaftar SRN harus dilakukan validasi lagi atau bagaimana?“

Secara prinsip dengan mengacu pada Perpres No. 98 Th. 2021 dan Permen LHK No. 21 Th. 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, setiap aksi mitigasi nilai ekonomi karbon dan sumber daya wajib mendaftarkan diri kepada SRN. Prosesnya ada disana, kemudian mengisi tahapan demi tahapan, mulai DRAM, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan validasi dan verifikasi.

Bagi suatu nilai ekonomi karbon yang sudah dilakukan validasi dan verifikasi di luar sistem SRN, pada saat mereka harus memasukkan, mendaftar kepada SRN, mereka akan dilihat oleh tim dari KLHK, verifikator dan validator di internal DJPPI, apakah metodologi dan hal lainnya yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh lembaga di luar itu sudah mengacu pada ketentuan standar internasional yang berlaku atau tidak, yang diakui di dalam Nilai Ekonomi Karbon No. 21 Tahun 2022. Artinya apa, kalau memang tidak diakui, tentunya harus melakukan proses kembali validasi dan verifikasi. Kenapa demikian? Karena tidak semua lembaga verifikasi atau validasi di luar SRN itu merujuk menggunakan metodologi yang dirujuk secara internasional, yaitu di IPCC Guidelines.

Itulah yang menyebabkan kenapa semua proses harus dilihat kembali, apakah metodologinya? apakah situasionalnya itu sesuai dengan rujukan yang menjadi ditentukan oleh Permen 21 dan Perpres 98. Jadi itu prosesnya. Memang ada banyak catatan dari pihak luar bahwa itu membutuhkan waktu dan biaya, tentu saja, tetapi inilah konsekuensi dari transformasi dari rezim Kyoto Protocol dengan Paris Agreement. Semua merujuk pada Perpres dan Permen.

Dalam project mitigasi, jika sudah dilakukan validasi dengan skema lain, tetap harus dilakukan validasi lagi melalui Sistem Registri Nasional (SRN). Sebagai contoh PT X, mereka memiliki suatu project, project tersebut sudah dilakukan validasi oleh skema lain (misal skema Gold Standard), apakah saat mendaftar SRN harus dilakukan validasi lagi?

Secara prinsip, dengan mengacu pada Perpres No. 98 Th. 2021 dan Permen LHK No. 21 Th. 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, setiap aksi mitigasi nilai ekonomi karbon, dan sumber daya wajib mendaftarkan diri kepada SRN. Dengan melakukan tahapan demi tahapan, yaitu mulai DRAM, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta validasi dan verifikasi. Bagi suatu nilai ekonomi karbon yang sudah dilakukan validasi dan verifikasi di luar sistem SRN, pada saat harus memasukkan dan mendaftar kepada SRN, selanjutnya akan dilihat oleh tim verifikator dan validator di internal DJPPI, selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian metodologi dan hal lainnya yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh lembaga selain kesesuaiannya dalam mengacu pada ketentuan standar internasional yang berlaku, yang diakui di dalam Permen LHK No. 21 Th. 2022. Hal ini berarti apabila memang tidak diakui maka akan dilakukan proses validasi dan verifikasi kembali, alasannya adalah karena tidak semua lembaga verifikasi atau validasi di luar SRN itu merujuk menggunakan metodologi yang dirujuk secara internasional, yaitu di IPCC Guidelines. Hal tersebut menyebabkan proses harus dilihat kembali, dilihat kesesuaian metodologi yang digunakan dengan rujukan yaitu Perpres No. 98 Th. 2021 dan Permen LHK No. 21 Th. 2022. Kegiatan ini tentu saja membutuhkan waktu dan biaya, namun ini sudah menjadi konsekuensi dari transformasi rezim Kyoto Protocol dengan Paris Agreement.

Selanjutnya mengenai Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) GRK, siapakah yang memproses? KLHK atau lembaga verifikator?

Semua proses mengenai Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) GRK yang dilakukan dalam SRN PPI, pihak yang menerbitkan secara official dan resmi adalah KLHK, dimana KLHK sebagai National Focal Point memiliki tanggung jawab untuk Nilai Ekonomi Karbon. SPE ini diterbitkan oleh Menteri LHK apabila proponent dan aksi mitigasinya sudah terverifikasi. Apabila pihak pemohon mengikuti perdagangan karbon, verifikator harus independen, maksudnya harus dicermati apakah offset atau perdagangan emisi. Dalam hal ini, verifikator hanya memberikan hasil, memberikan laporan hasil verifikasi saja kepada KLHK, yang selanjutnya penerbitan sertifikat dilakukan oleh KLHK.

Perusahaan Anda ingin memulai perjalanan dalam carbon credit, kontak kami bagaimana kami dapat membantu Anda.

Penting untuk menyadari bahwa emisi Scope 3 seringkali menjadi sumber emisi gas rumah kaca terbesar dari banyak perusahaan. Akan tetapi, emisi Scope 3 masih menjadi fokus terendah dari upaya penurunan emisi. Upaya untuk menurunkan emisi Scope 3 akan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penanganan perubahan iklim.

Memahami Emisi Scope 3

Sebelum menyusun strategi penurunan emisi Scope 3, perusahaan harus terlebih dahulu menghitung dan memahami kategori emisi Scope 3 mana yang paling relevan dalam rantai nilai perusahaan. Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) menyediakan panduan untuk pengukuran emisi Scope 3 yang terdapat pada “Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard” serta “Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions”. Panduan tersebut membantu perusahaan menjaga konsistensi pengukuran emisi Scope 3.

Pengukuran emisi Scope 3 membantu perusahaan untuk memahami dimana sumber emisi tertinggi dalam rantai nilai. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat menyusun prioritas, menentukan target pengurangan, menyusun rencana penurunan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya mengukur keberhasilan dari rencana pengurangan dan pencapaian target.

Menetapkan Target Reduksi Emisi Scope 3

Pendekatan paling tepat untuk merancang strategi penurunan emisi Scope 3 adalah dengan menetapkan target penurunan. Berdasarkan Science-Based Target initiative, target dapat diekspresikan sebagai target absolut yaitu ketika perusahaan menetapkan target penurunan emisi Scope 3 dalam jangka waktu tertentu, misal penurunan emisi sebesar 30% pada tahun 2030 sejak perhitungan tahun dasar (base year) 2018.

Selain target absolut, perusahaan juga dapat menetapkan target intensitas dimana perusahaan menetapkan target penurunan emisi Scope 3 berdasarkan aktivitas atau nilai ekonomi yang diukur dalam jangka waktu tertentu, misal penuruan emisi produksi baja dalam satuan CO₂e/ton baja sebesar 30% pada tahun 2030 sejak emisi yang dihasilkan dari produksi baja pada tahun dasar (base year) 2018.

Strategi Reduksi Emisi untuk Tiap Kategori

Upaya penurunan emisi Scope 3 tidak selalu mudah bagi beberapa perusahaan. Hal tersebut karena emisi Scope 3 berada di luar kendali perusahaan yang melibatkan berbagai pihak ketiga sehingga kemampuan perusahaan untuk mengendalikan emisi Scope 3 cukup terbatas. Berikut adalah beberapa contoh tindakan yang bisa diterapkan untuk mengurangi emisi Scope 3.

Indonesia telah menyepakati pedoman yang digunakan untuk penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca adalah Revised 1996 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Semua pedoman IPCC untuk inventarisasi Gas Rumah Kaca pun dapat diakses secara bebas melalui situs Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas … . Dalam IPCC Guidelines ini mencakup juga metode umum perhitungan emisi dan serapan GRK yang secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Umum Perhitungan Emisi GRK

Persamaan yang digunakan untuk perhitungan emisi GRK secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

Emisi/Penyerapan GRK = AD x EF

Ket:

AD = data aktivitas yaitu data kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia yang menghasilkan emisi atau serapan GRK

EF = faktor emisi atau serapan GRK yang menunjukkan besarnya emisi/serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan

Contoh dari penggunaan emisi ini adalah misal dalam kegiatan pertanian untuk memproduksi padi (satuan hektar) yang dilakukan selama satu tahun. Apabila  dari hasil pengukuran emisi metan di lahan sawah memiliki faktor emisi sebesar 10 Gg CH4 er hektar per tahun, maka apabila di tahun 2012 dilaporkan luar kegiatan penanaman padi adalah seluas 100 ha. Maka besarnya emisi metan tahun 2012 adalah sebesar 100 x 10 = 1000 Gg CH4 

→ Data Aktivitas

Data aktivitas yang dimaksud disini adalah semua data kegiatan yang menghasilkan emisi. Untuk menghasilkan inventarisasi GRK yang baik, maka pemerintah harus segera mengembangkan mekanisme kelembagaan dalam pengumpulan data aktivitas yang diperlukan untuk menghitung emisi dan serapan GRK.

→ Faktor Emisi

Sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan IPCC, setiap negara didorong untuk menyusun faktor emisi lokal. Namun karena ketersediaan faktor emisi lokal yang sangat terbatas dan hanya tersedia pada beberapa kategori saja, oleh sebab itu beberapa data perhitungan emisi dan serapan GRK belum maksimal pelaporannya.

2. Pemilihan Metodologi Inventarisasi GRK Menurut Tingkat Ketelitian (Tier)

Kedalaman metode yang digunakan dalam Inventarisasi GRK berpengaruh dalam perhitungan inventarisasi GRK. Semakin tinggi kedalaman metode yang digunakan, maka inventarisasi GRK yang dihasilkan semakin rinci dan akurat. Terkadang dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK pada suatu daerah tidak menggunakan Tier yang tinggi karena masalah keterbatasan data dan sumber daya, tetapi bisa menggunakan Tier yang paling rendah.

Secara umum, tingkat ketelitian (Tier) dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK dibagi menjadi tiga, yaitu:

• Tier 1: 

Perhitungan emisi dan serapan menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan faktor emisi default atau IPCC default values

• Tier 2:

Perhitungan emisi dan serapan yang menggunakan persamaan lebih rinci, contohnya adalah menggunakan persamaan reaksi atau neraca material dan menggunakan faktor emisi yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung.

• Tier 3:

Perhitungan emisi dan serapan yang menggunakan metode ini, merupakan metode yang paling rinci dan lengkap. Artinya yaitu dengan pendekatan modeling dan sampling. Dengan menggunakan pemodelan faktor emisi lokal dapat divariasikan sesuai dengan keberagaman kondisi yang ada di suatu daerah.

3. Pengarsipan Data dan Informasi dalam Penyelenggaraan Inventarisasi GRK

Pengarsipan data dan informasi yang digunakan dalam inventarisasi GRK harus dilakukan untuk semua kategori. Sebagaimana dalam prinsip pelaporan dalam GRK pengembangan sistem pengarsipan data dan informasi merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan inventarisasi GRK, alasannya adalah untuk menjamin transparansi, dan merupakan bagian dari sistem penjamin dan pengendalian mutu. Data dan informasi yang harus terdokumentasi dengan baik dalam Inventarisasi GRK diantaranya adalah:

1. Deskripsi singkat semua kategori dan sub-kategori, mengenai apa saja yang perlu dilakukan perhitungan emisi gas rumah kaca
2. Deskripsi singkat tentang metodologi yang digunakan dalam perhitungan emisi dan serapan dari setiap kategori, serta dijelaskan mengapa metode tersebut dipilih
3. Seluruh data aktivitas yang digunakan yang disertai dengan informasi tahun, satuan yang digunakan dan faktor konversi satuan. Dilengkapi dengan sumber dimana data aktivitas diperoleh beserta alamatnya, deskripsi singkat pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu yang dilakukan oleh lembaga pengumpul data aktivitas, dan sumber data yang dijadikan rujukan untuk pengecekan data
4. Faktor emisi yang digunakan serta nilai dan sumber dimana nilai ini diperoleh. Deskripsi singkat pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu, serta penjelasan singkat alasan faktor emisi tersebut sesuai dengan kondisi nasional atau daerah.
5. Rencana perbaikan